REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor nonlistrik. Nantinya, pajak tersebut akan diberikan untuk subsidi ongkos transportasi umum seperti kereta cepat dan LRT.
"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," kata Luhut dalam sambutannya pada peluncuran jenama kendaraan listrik asal China, BYD, Kamis (18/1/2024). pemerintah tengah merumuskan sejumlah langkah untuk memitigasi perubahan iklim. Langkah-langkah tersebut akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
Ia mengatakan, dalam beberapa bulan ini pihaknya sudah menemukan simpul-simpul masalah dan berharap menjadi kesempatan untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat. "Dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp 10 triliun, kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah terbuka untuk seluruh opsi dalam mendukung transisi energi. Saat ini, konsumsi energi saat ini 41 persen berasal dari batu bara dan 38 persen berasal dari bahan bakar minyak dan gas (LPG). "BBM dan LPG ini menarik karena kita impor 50 persen lebih," katanya.
Ditambah, pemerintah juga memberikan subsidi untuk BBM. Pemerintah menghabiskan hampir Rp 30 triliun hanya untuk BBM saja.
Oleh karena itu, pemerintah membuka semua jenis strategi agar dapat melakukan transisi energi. "Kita perlu berbagai strategi untuk bertransisi dari energi yang kita impor dan subsidi yang beremisi dan berpolusi menjadi yang lebih bersih," katanya.
Terkait apakah hanya roda dua yang dinaikkan pajaknya, Rachmat mengatakan hal itu masih akan dibicarakan dan belum diputuskan,
"Kita perlu pelajari lagi, belum diputuskan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika